Ketum LKB Bang H. Tatang foto bersama dengan peserta Kongko

LKB (04/1/2014),

Ngampleh berarti tergantung atau terkatung-katung tanpa daya. Sterek berarti kuat, mampu berdiri dengan kekar.   “Ngampleh atawe Sterek”, itulah yang jadi tajuk kongko-kongko yang diselenggarakan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Sabtu, 4 Januari 2014,  di Pekampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Acara yang dihadiri para pengurus LKB, beberapa utusan sanggar binaan, utusan dari Assosiasi Tradisi Lisan (ATS) dan Keluarga Batik Betawi (KBB) itu secara khusus memang digelar untuk membicarakan perspektif kebudayaan Betawi di 2014.

Dalam beberapa tahun terakhir seni budaya Betawi memperlihatkan kebangkitan yang cukup signifikan. Di banyak tempat dan acara, orang kembali bisa menyaksikan ragam kesenian dari budaya lokal kota Jakarta ini. Diakui atau tidak, ada peran di balik layar yang dilakukan tokoh-tokoh Betawi dan lembaga yang menaungi sanggar-sanggar seni kebetawian, dalam hal ini LKB.  Sejak beberapa tahun lalu LKB, misalnya, sudah  melakukan sertifikasi berupa pengurusan akte pendirian   secara gratis kepada hampir seratus sanggar binaan. Tujuannya agar sanggar-sanggar kesenian Betawi mampu bergerak secara profesional memasuki era persaingan bebas.  Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah kebangkitan itu sudah mampu memberikan kesejahteraan bagi para pelaku seni atau senimannya?

Dari hasil evaluasi yang dilakukan LKB, ternyata hanya segelintir saja sanggar dan pelaku seni yang sudah mampu mencapai kemajuan yang menggembirakan. Tentu saja hal itu tidak terlepas dari persoalan eksternal dan internal. Eksternal disebutkan antara lain adanya sikap Event Organizer (EO) yang demi keuntungan  melakukan penekanan harga dengan berbagai cara.  Sementara persoalan internal terkait dengan sikap mental para pelaku seni sendiri. Dicontohkan, saat EO mengaku tidak mampu membayar standar harga yang diajukan sanggar untuk sebuah pertunjukan yang baik, mereka mengambil jalan pintas dengan pendekatan personal. Lalu masuklah sekelompok pelaku seni yang masih bersikap “asal bisa manggung”, dan bersedia menerima bayaran seadanya. Akibatnya munculnya pertunjukan-pertunjukan yang jauh dari kelayakan, hingga berakibat pada jatuhnya imej tentang kesenian itu sendiri dalam persaingan di pasar hiburan.

Persoalan intern lain yang masih banyak terjadi adalah praktik “sanggar segala rupa” (bila boleh disebut demikian). Dicontohkan, ada EO yang membutuhkan beberapa jenis kesenian dalam satu pagelaran. Demi keuntungan lalu  pihak EO  mengambil jalan pintas dengan cukup memegang satu sanggar untuk memenuhi semua  kebutuhan tersebut. Sanggar yang hanya tergiur sedikit tambahan keuntungan pun meluluskannya. Mereka mengambil personil dari sanggar lain untuk main atas nama sanggarnya, dengan negosiasi pembayaran secara pribadi.

Menyikapi kenyataan-kenyataan di atas,  LKB  masih menganggap   perlu melakukan langkah-langkah penguatan. Maka dari kongko-kongko di atas terluncur rencana  mengeluarkan sertifikasi profesi untuk para pelaku seni. “Jadi kalau yang lalu  kita sudah memberikan sertifikasi pada kelembagaannya atau sanggarnya, sekarang kita memberikan sertifikasi kepada profesinya, baik sebagai pelatih tari, penari, pemain musik dan sebagainya,” demikian disampaikan oleh Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi, H. Tatang Hidayat, SH.

Lebih jauh Tatang Hidayat menjelaskan, dengan adanya sertifikasi profesi tersebut akan mudah dilakukan kontrol baik terhadap internal maupun eksternal, terutama dalam kerjasama dengan dinas-dinas dari kepemerintahan.  Dalam aksi konkritnya nanti LKB akan memberikan sertifikat kepada para pelaku seni berdasarkan hasil penilaian dari para kurator. Kurator-kurator itu sendiri akan diambil dari pihak sanggar yang merekomendasikan nama-nama para pelaku seni bersangkutan. Kemudian akan dibuatkan pula standarisasi terkait nilai nominal untuk pementasan setiap bidang seni.

Di luar penanganan intern, LKB juga akan mendorong pihak kedinasan terkait untuk menjadikan sertifikat tersebut sebagai persyaratan  bagi setiap pelaku seni yang akan direkrut melalui EO. Dari situ diharapkan  tak ada lagi negosiasi ‘di bawah tangan’ atau perekrutan personal oleh sanggar lain yang bukan bidangnya. Karna   siapa pun EO yang ditunjuk oleh pihak kedinasan nanti hanya boleh melibatkan pelaku seni yang sudah bersertifikat, atau melibatkan sanggar dengan spesialisasi bidang seni yang diwadahi sesuai aktenya.

Atas usul peserta kongko, LKB juga akan membuat  forum silaturrahim antar sanggar, yang direncanakan akan rutin digelar satu bulan sekali. Tujuannya selain untuk pembinaan yang lebih terprogram,  juga untuk meningkatkan kerjasama yang lebih terkoordinasi antara satu dengan yang lain, dalam upaya bersama memajukan seni budaya Betawi.  (CAI)