Foto By: Rudy @lbdr

Oleh : Cici Ilyas, Yahya Andi Saputra, Zen Hae

Hubungan manusia dan air adalah hubungan hidup dan mati. Karena itu, manusia cenderung tinggal atau membangun perkampungan mereka di sekitar sumber air: sungai, danau, laut. Sebab, dengan berdekatan dengan sumber air, manusia akan berdekatan pula dengan sumber kehidupan. Mereka akan dengan mudah mendapatkan air minum, bahan makanan, lahan pertanian dan perikanan, jalur transportasi dan perjumpaan dengan manusia lain.

Orang Betawi, satu dari sekian banyak suku dan bangsa yang mendiami Jakarta, adalah masyarakat yang selalu hidup berdekatan dengan sumber air. Sementara Jakarta, sebelumnya Sunda Kelapa, Jayakarta kemudian Batavia, adalah kota yang dibangun dengan mempertimbangkan kedekatan hubungan penghuninya dengan sumber air. Sebutlah pelabuhan Sunda Kelapa yang berkembang di sekitar muara sungai Ciliwung. Setelah Sunda Kelapa direbut oleh Fatahillah dari Portugis dan diganti namanya menjadi Jayakarta, pusat kota ini dibangun oleh Pangeran Jayakarta Wijayakrama, salah satu penerus Fatahillah, di tepi barat sungai Ciliwung. Sementara masyarakat Cina dan pribumi membangun perkampungan sepanjang tepi sungai itu. Pedagang-pedagang Belanda, berdasarkan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta, kemudian membangun dua loji, yang oleh J.P. Coen kemudian dibangunkan tembok tebal dan tinggi sehingga menjadi benteng berbentuk kotak, di sisi timur sungai Ciliwung. Sementara di sisi barat dibangun pula loji Inggris.[1]

Ketika Batavia diperluas hingga ke selatan—Weltevreden—bahkan ketika wilayah administratif Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia meluas bukan hanya ke selatan, tapi juga ke timur, barat dan utara, kecenderungan masyarakat Jakarta untuk hidup di sekitar sumber air tetap berlanjut. Kini kecenderungan mendirikan rumah dan bangunan di sepanjang bantaran sungai Ciliwung, juga sungai dan kanal lainnya, menjadi masalah serius bagi Pemda DKI Jakarta. Bukan hanya soal ancaman banjir ketika musim hujan tiba, tapi juga soal kerusakan bantaran sungai akibat permukiman yang tidak terkendali.

Salah satu fenomena yang muncul adalah rumah dan bangunan didirikan membelakangi sungai agar limbah dan sampah bisa dengan mudah dibuang ke sungai. Dalam kasus ini, sungai telah dilihat sebagai “halaman belakang” yang sama fungsinya dengan “halaman belakang” pada rumah-rumah yang tak bersungai: tempat membuang sampah atau barang-barang tak berguna. Sungai juga dilihat sebagai tempat sampah berjalan yang bisa mengantarkan orang atau benda-benda tak berguna hingga ke muara.

Pada setu, situ atau rawa, perilaku manusia sebenarnya tidak jauh berbeda. Tersebab masih banyaknya persawahan dan lahan pertanian di Jakarta di masa lalu, selain sungai, setu memegang peranan penting: sumber mata pencaharian, sumber makanan dan minuman, sumber irigasi, belakangan: pariwisata.

Kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, pada mulanya adalah wilayah pinggiran yang penampilannya kurang-lebih sama dengan daerah pinggiran lainnya di Jakarta. Alamnya masih terpelihara, banyak tetumbuhan yang membuat kawasan itu menjadi sejuk dan nyaman ditinggali. Sementara penduduknya adalah sebagian besar masyarakat Betawi yang masih cukup kuat mempertahankan keaslian budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengandalkan Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong, masyarakat sekitar mendapatkan bukan hanya air untuk menumbuhkan padi, tanaman, dan pohon-pohon mereka, tapi juga pelbagai jenis ikan dan kesedapan mata memandangnya—di samping mitos yang menakutkan tentang buaya penguasa setu tersebut.

Namun, dalam hal Setu Babakan kini, soalnya bukan hanya sumber kehidupan masyarakat Betawi di sekitarnya. Ini menyangkut politik identitas dan upaya bertahan dari gempuran modernisasi dan globalisasi. Begitulah, Setu Babakan telah dilihat sebagai wilayah yang masih memelihara keaslian budaya Betawi, ketika tempat-tempat lain di Jakarta hal tersebut sudah tidak ada lagi. Kampung-kampung orang Betawi telah digusur demi pembangunan metropolitan Jakarta. Kantong-kantong budaya Betawi ikut lenyap karenanya. Setu Babakan seperti membayar kembali kerinduan orang akan kawasan konservasi budaya Betawi yang sebelumnya ada di Condet, Jakarta Timur.

Dari sebuah setu impian itu dimulai. Masyarakat Betawi merindukan kembali satu wilayah tempat identitas mereka tetap terjaga dari gempuran waktu, dari perkembangan kota Jakarta yang gila-gilaan.

 

Dari Sebuah Festival

Pada mulanya adalah sebuah Festival Sehari di Setu Babakan yang diselenggarakan oleh Sudin Pariwisata Kotamadya Jakarta Selatan pada 13 September 1997. Dalam festival itu ditampilkan atraksi budaya Betawi, penanaman pohon langka, pelepasan bibit ikan ke setu, di samping sejumlah perlombaan: lomba hias getek, lomba masak sayur asem, lomba kano dan sampan, dan lomba mancing ikan.

Lantaran kemeriahan acara yang dihadiri tak kurang dari 2.000 orang itu, seraya menindaklanjuti perkembangan Setu Babakan sebagai obyek wisata yang berwawasan lingkungan, Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Selatan yang saat itu dijabat oleh Drs. Suharyanto dan Kasie Obyek dan Daya Tarik Wisata H. Yoyo Muchtar memunculkan ide menjadikan Setu Babakan menjadi Perkampungan Budaya Betawi. Usulan ini kemudian secara lisan disampaikan kepada Ketua Umum Bamus Betawi Mayjen (Pur) H. Eddie M. Nalapraya dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) Hj. Emma A. Bisrie. Selanjutnya Bamus Betawi mengadakan rapat pertama dengan hasil di antaranya mengusulkan kawasan Setu Babakan sebagai Perkampungan Budaya Betawi dengan menunjuk LKB sebagai koordinator. Menanggapi usulan ini Pemda DKI Jakarta, lewat Asskesos, mengundang sejumlah pakar dan instansi terkait untuk membahas rencana ini.[2]

Menyambung kemeriahan festival sebelumnya, di tengah makin menguatnya ide pembentukan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, maka pada 9 November 1997 digelar “Upacara Pindah Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta dengan Adat Betawi”. Saat itu Gubernur Sutiyoso mencetuskan keinginan, seraya mengamini aspirasi elite Betawi yang kian menguat, membangun Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan. Menyambut pernyataan Gubernur, maka pada 15-16 Januari 1998, Bamus Betawi menyelenggarakan Sarasehan Perkampungan Budaya Betawi.

Sarasehan itu dihadiri oleh instansi terkait Pemda DKI dan para pakar itu menghasilkan pandangan tentang perlunya seluruh anasir budaya Betawi dibangun di perkampungan budaya Betawi yang akan dibangun. Rencana ini mesti mendapatkan dukungan dari luar, di antaranya lembaga keilmuan seperti LIPI dan sejumlah universitas. Saat itu studi lapangan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dengan dukungan LKB dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Sejurus dengan itu, persiapan terus berjalan. Mulai dari pembuatan proposal, rencana induk (master plan), penyiapan anggaran, studi banding, sejumlah rapat, lokakarya, peninjauan lokasi, hingga keluarnya SK Gubernur No. 92 Tahun 2000 tentang Penataan Lingkungan PBB di Kelurahan Srengseng  Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 18 Oktober 2000, dan Kep. Gubernur No. 3381 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan PBB di Kelurahan Srengseng  Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Peletakan batu pertama pembangunan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakn dilakukan oleh Gubernur Sutiyoso pada Jumat, 15 September 2000. Acara ini diawali dengan salat Jumat berjamaah di Masjid At-Taubah yang berada di lokasi Setu Babakan. Setelah pembangunan berjalan, masih ada beberapa perangkat hukum yang menguatkan posisi Setu Babakan sebagai perkampungan budaya Betawi. Satu di antaranya adalah Perda No. 3 tahun 2005 tentang Penetapan PBB di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 10 Maret 2005.

 

Dari Condet ke Setu Babakan

Terpilihnya Setu Babakan sebagai Perkampungan Budaya Betawi yang tetapkan dengan perangkat hukum adalah keistimewaan tersendiri. Pada awal proses persiapan memang sempat dicari beberapa alternatif daerah yang mungkin bisa menjadi kawasan tersebut. Selain Setu Babakan, dua daerah yang sempat dicalonkan adalah Marunda, Jakarta Utara, dan Condet, Jakarta Timur. Mengapa Setu Babakan yang dipilih? Ada beberapa alasan: 1) Luas kawasan memadai, aksesnya bagus, ada air dan daratan, 2) Sesuai aspirasi masyarakat Betawi; 3) Di dalamnya masih banyak kantong-kantong masyarakat Betawi.[3]

Pilihan terhadap Setu Babakan juga menjadi semacam obat terhadap kegagalan penetapan Condet, Jakarta Timur, sebagai “Daerah Buah-buahan” dan “Cagar Budaya” di masa Orde Baru.  Begitulah, Gubernur Ali Sadikin telah menetapkan daerah Condet, Jakarta Timur, sebagai “Daerah Buah-buahan” kemudian “Cagar Budaya” pada 1974/1975. Jauh sebelum penetapan itu, kawasan Condet yang terdiri atas Kelurahan Bale Kambang, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Kampung Tengah dikenal sebagai daerah yang menghasilkan banyak sekali buah-buahan, seperti salak, duku, rambutan, kelapa dan kopi—di samping padi dan rumput untuk pakan ternak. Bahkan, saking terkenalnya Condet sebagai daerah penghasil buah, salak Condet kelak ditetapkan sebagai lambang Jakarta[4], dan menjadi logo bus Transjakarta.

Salah satu tujuan penetapan Condet sebagai “Daerah Buah-buahan” dan “Cagar Budaya” adalah “Untuk menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan condet sebagai daerah buah-buahan khas Jakarta (Betawi) di samping kebudayaan masyarakat Condet yang merupakan salah satu dari sisa-sisa kebudayaan asli yang masih hidup di beberapa wilayah di Jakarta yang jumlahnya relatif kecil.”[5] Condet juga dipilih karena beberapa keistimewaan. Di antaranya, “Masih memiliki keaslian-keaslian, baik yang menyangkut seni budaya, struktur sosial dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Pemugaran ini ditujukan untuk membina, mengarahkan dan mengembangkan Condet tersebut dengan segala kekayaan budayanya melalui pendekatan pila kehidupan modern.”[6]

Dari argumentasi ini, sebenarnya, penetapan Condet dan Setu Babakan mempunyai sedikit perbedaan. Posisi Condet sebagai “Cagar Budaya” membuatnya istimewa karena ia bermakna “daerah perlindungan untuk melestarikan budaya Betawi”. Namun, kita tahu, seiring perjalanan waktu, perkembangan kota Jakarta dan efek buruk modernisasi dan globalisasi membuat daerah konservasi budaya itu mengalami kegagalan.

Pertanyaan yang menantang untuk ini adalah bagaimana mempertahankan keaslian budaya di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Apa yang bisa membuat warga Condet, terutama anak-anak mudanya, untuk istiqomah mempertahankan adat-istiadatnya ketika kota terus berubah? Lebih khusus lagi, apakah jaminan yang membuat warga Condet tidak menjual tanah mereka ke pihak non-Betawi agar keaslian Budaya Betawi di kawasan itu tetap terjaga?

Sementara Setu Babakan ditetapkan sebagai “Perkampungan Budaya Betawi” dengan posisi yang “lebih netral” ketimbang Condet. Ia tidak dibebankan sebagai “Cagar Budaya” tapi diposisikan sebagai semacam etalase yang bisa menampilkan aneka bentuk budaya Betawi yang masih ada maupun hasil rekonstruksi. Sebuah perkampungan, tentu saja, akan menunjukan ciri-ciri tradisionalitasnya, yakni keaslian budaya Betawi, tetapi ia juga bisa menyerap modernisasi kota, yang dalam hal ini agen utamanya adalah anak-anak muda dan kekuatan modal yang merembes ke wilayah itu dengan berbagai cara.

Dengan posisinya sebagai “Perkampungan Budaya Betawi” Setu Babakan juga melayani satu imajinasi yang tersisa tentang keaslian budaya tradisional Betawi hari ini. Bahwa ketika kota berkembang sedemikian rupa, ketika yang tradisional tergerus oleh yang modern, maka kita mengimpikan satu wilayah, tempat orang Betawi bisa bernostalgia tentang keaslian budaya mereka, dan itu berada di wilayah pinggiran. Atau, jika ada suku lain yang tertarik melihat budaya asli Betawi yang masih tersisi, mereka bisa melongok Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

Jadi, dalam kasus Condet dan Setu Babakan terjadi gerak sentrifugal budaya Betawi. Gerak sentrifugal adalah istilah dalam ilmu Fisika untuk melukiskan gerakan atom menjauhi pusat menuju pinggiran. Bahwa untuk mempertahankan keasliannya, sebuah budaya tradisional bergerak menjauhi pusat menuju pinggiran. Ketika di pusat kota yang riuh oleh pembangunan keaslian budaya Betawi relatif sulit ditemukan, maka di daerah pinggiran Jakarta hal itu masih dapat kita temukan. Tapi yang pinggiran ini kemudian dikooptasi oleh pusat (elite Betawi dan Pemda DKI Jakarta), direkayasa sedemikian rupa, dengan harapan yang pinggiran bisa lebih lestari dalam mempertahankan keasliannya.

Namun, sifatnya sebagai perkampungan budaya rekacipta, membuat Setu Babakan menyandang beban tersendiri. Bahwa masyarakat Betawi di Setu Babakan sejak semula sudah menunjukkan wataknya sebagai masyarakat yang mempertahankan keaslian budaya Betawi, itu sudah terjadi dengan sendirinya tanpa sentuhan apa pun. Namun, ide pembentukannya sebagai “Perkampungan Budaya Betawi” lebih banyak datang dari atas ketimbang dari bawah. Ia bukan ide paten (genuine) masyarakat setempat.

Meskipun begitu, sejauh kerja sama antara masyarakat setempat dengan pihak-pihak yang berkepentingan berjalan dengan baik, program ini akan bisa berjalan terus. Artinya, ada simbiosis mutualisme antara ide para elite Betawi dan Pemda DKI Jakarta membangun perkambungan budaya Betawi dengan aspek ekonomi yang tumbuh kemudian. Warga Setu Babakan akhirnya menikmati kegiatan pariwisata yang tumbuh bersamaan dengan makin meningkatnya minat masyarakat mengunjungi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Mereka bukan hanya menampilkan ritual atau budaya Betawi kepada para wisatawan, tetapi juga menikmati keuntungan ekonomis dengan berjualan aneka produk: kuliner, busana, hiburan, dan sebagainya.

 

PBB Setu Babakan: Quo Vadis

Pertanyaannya kini, sejauh mana Perkampungan Budaya Betawi bisa bertahan? Apakah ia akan sampai kepada anak-cucu di kemudian hari? Setelah menimbang aspek ekonomi dan kultural yang terus tumbuh di kawasan itu, ada baiknya juga kita kembali kepada persoalan mendasar, segi-segi filosofis yang mendasari kehadiran Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Mampukah kita sebagai orang Betawi melihatnya secara kritis, tanpa dibebani semangat “orientalisme baru”? Yakni, semangat yang membuat kita kagum secara berlebihan kepada budaya sendiri.

Dalam sebuah diskusi pada 2005, Yasmine Zaki Sahab, seorang antropolog dan staf pengajar FISIP UI, memaparkan catatan kritisnya tentang Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Begini:

“Yang pasti di sini dapat dijumpai beberapa bangunan dengan arsitektur Betawi yang terasa pincang karena terkontaminasi dengan unsur modern. Perumahan di sekitarnya juga diberi sentuhan arsitektur Betawi yang umum yaitu sentuhan gigi balang. Setiap hari orang dapat menikmati beberapa makanan Betawi dan pada akhir pekan pengunjung disuguhkan kesenian dan beberapa upacara Betawi. Demikianlah kampung Betawi muncul dalam bentuk makanan, kesenian, upacara dan arsitektur yang merupakan sentuhan tradisional dalam memunculkan representasi etnik.[7]

Sebagai perkampungan budaya rekacipta, Setu Babakan memang belum sepenuhnya bisa menampilkan seluruh impian tentang perkampungan budaya Betawi yang asli sebagaimana dicita-citakan para penggagasnya. Yasmine dalam makalah yang sama menegaskan kembali kritiknya.

Apakah kampung Betawi Setu Babakan telah berhasil merepresentasikan sebuah kampung Betawi? Penulis dapat menjawab belum, Kampung Betawi Setu Babakan belum mewakili kampung Betawi. Setidak-tidaknya belum memenuhi harapan anak Betawi. Kenapa? Karena datang ke Setu Babakan belum membawa pengunjung pada nuansa kampung Betawi seperti yang ditumpahkan dalam proposal pembangunan Kampung Betawi. Kampung Budaya Betawi berarti atmosfer dalam Kampung Betawi rekacipta tersebut harus relatif sama dengan aslinya. Belum lagi dampak pariwisata terhadap perkembangan masyarakat lokal (Yessi, 2001; Affandi, 2005).[8]

Tantangan yang dihadapai Setu Babakan pada akhirnya sama dengan yang dihadapi Condet sebelumnya. Yakni, seperti ditegaskan kembali oleh Yasmine, Apakah dalam proses urbanisasi, modernisasi dan globalisasi orang Betawi harus direservasi dalam tradisi? Tidak bisakah orang dan budaya Betawi yang tradisional bernegosiasi, serap-menyerap, dengan kebudayaan lain atau yang modern? Bukankah sejak awal, budaya Betawi terbentuk dari peleburan anasir budaya pembentuknya? Pertanyaan-pertanyaan ini mesti dikembalikan dan dijawab sendiri oleh orang Betawi demi mempertegas hakikat budaya Betawi hari ini.

Akhirulkalam, upaya luhur pembangunan dan pengembangan Perkambungan Budaya Betawi Setu Babakan, setidaknya, memberi kita pelajaran penting: tidak harus mengorbankan orang Betawi menjadi etnik reservasi seperti suku Indian di Kanada atau Aborigin di Australia.



[1] Uraian lengkap tentang morfologi kota Jakarta di masa lalu, baca Tawalinuddin Haris, Kota dan Masyarakat Jakarta: Dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial (Abad XVI-XVIII) (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2007), 21-seterusnya.

[2] Notulensi “Kronologis Perkembangan Setu Babakan Kelurahan Srengseh Sawah dari Festival Sehari di Setu Babakan menjadi Perkampungan Budaya Betawi”, dibuat oleh Kasie Obyek dan Daya Tarik Wisata H. Yoyo Mochtar, 17 April 2001.

[3] Wakil Gubernur Bidang Kesra DKI Jakarta dr. H. Jailani, pada rapat pembahasan kriteria dan pola umum pembangunan Perkampungan Budaya Masyarakat Betawi di Balai Kota, 29 Maret 1999.

[4] Tinia Budiarti, “Pelestarian budaya dan pertanian Betawi di daerah Condet” dalam Kees Grijns dan Peter J.M. Nas, ed, Jakarta-Batavia: Esai Sosio-Kultural, terjemahan Gita Widya Laksmi dan Noor Cholis (Jakarta: Banana & KITLV, 2000), 344.

[5] Tim Penyusun, Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1967 (Jakarta: Pemda DKI Jakarta, 1977), 212. Penetapan kawasan Kelurahan Condet Batu Ampar, Kelurahan Condet Bale Kambang, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai “Daerah Buah-buahan” dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur KDKI tanggal 18 Desember 1975 No. D.I—7903/a/30/1975. Sementara sebagai kawasan “Cagar Budaya” ditetapkan berdasarkan Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No.D.IV—99/d/11/1976 tanggal 20 Oktober 1976 tentang Penyusunan Rencana Pola Kebijaksanaan Pemerintah DKI Jakarta dan Tata Kerja Proyek Cagar Budaya Condet.

[6] Gita Jaya, 2013.

[7] Makalah untuk sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 12 Juli 2005.

[8] Idem.