Leader is part of solution


Oleh M Syakur Usman

Pengantar redaksi

Artikel ini diambil dari majalah Globe Asia, atas persetujuan penulisnya. Artikel ini ditulis ketika Hj. Sylviana Murni masih menjabat sebagai Walikota Jakarta Pusat. Padahal saat ini beliau sudah menjadi Asisten Gubernur bidang Pemerintahan. Kiranya dapat dimaklumi.

Jumat pagi, 9 Oktober lalu, Walikota Jakarta Pusat Dr Sylviana Murni SH, MSi mengawali hari kerjanya di Kali Paseban, Jakarta Pusat. Berpakaian warna orange dan membawa pacul, walikota perempuan pertama di provinsi DKI Jakarta itu turun langsung ke kali membersihkan kali dari sampah dan kotoran.

“Warga mengkritik sampah di kali masih banyak. Saya jawab kritikan itu dengan mengajak TNI AD turun ke kali sehingga warga bisa melihatnya sendiri. Masa kalo walikotanya turun ke kali, TNI juga, warganya tidak mau turun juga,” kata perempuan kelahiran Jakarta  11 Oktober 1958 pada Globe Asia.

Menurut walikota yang juga guru besar  ilmu manajemen pendidikan Universitas Muhammadiyah (Uhamka) Jakarta ini, seorang pemimpin daerah harus  peduli terhadap persoalan di wilayahnya. Caranya antara lain dengan turun langsung ke lapangan dan terlibat dengan persoalan tersebut seperti melakukan kegiatan pembersihan kali bersama-sama warga. Dengan cara begini, setiap pemimpin akan dekat dengan warganya, dan warga akan nyaman dengan kepemimpinannya.

“Sekarang bukan zamannya lagi pemimpin bekerja di belakang meja. Seorang pemimpin harus menjadi bagian dari masyarakat dan bersama-sama menyelesaikan masalah di masyarakat,”  kata walikota yang menjadi dosen di lima universitas di Indonesia.

Walikota yang memulai karirnya di pemerintah daerah pada 1985 ini menjelaskan, kedekatan dengan public merupakan salah satu persyaratan menjadi pemimpin (daerah) yang berhasil.  Makanya dia membuka akses komunikasi seluas-luasnya dengan warga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hinggga media massa. Tujuannya supaya  antara pejabat daerah dan warga masyarakat saling memberikan informasi terhadap apa yang terjadi di wilayahnya.  Informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Pemda DKI Jakarta ini kepada para aparat di bawahnya.

Sylviana sadar betul saat ini merupakan era teknolgi. Makanya walikota yang selalu tampik  cantik ini membuat mailing listMailing list dengan alamat  Jakpus2008@yahoogroups.com ini beranggota  8 camat  dan 44 lurah yang berada di bawah komando Sylviana di Jakarta Pusat.

“Informasi dari warga kemudian saya forward ke camat yang bersangkutan, biasanya sang camat meneruskan ke lurah yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Kemudian pada saat sore hari atau ketika pulang, saya akan mampir ke wilayah bersangkutan untuk mengeceknya apakah masalah tersbut sudah diselesaikan atau tidak. Saya juga sering up-load foto jika melihat hal-hal yang tidak baik di lapangan, seperti  taman yang kotor, lampu taman yang taka menyala, supaya para camat dan lurah saya bekerja,” ujar pejabat yang mengawali karirnya sebagai penatar di BP-7 DKI Jakarta.

Sylviana yakin dengan caranya ini para pejabat  di daerahnya jadi sering turun ke lapangan dan berkomunikasi dengan wargannya.  Dampak lainnya, pejabat jadi menngetahui setiap persoalan di  masyarakat dan tidak asal memberikan laporan asal bapak senag (ABS) kepada walikota.

“Saya dekat dengan masyarakat, sebab saya sering turun ke lapangan, sehingga bawahan saya tidak berani berbohong karena saya bisa mengeceknya. Apalagi persepsi yang diterima pejabat daerah bisa berbeda  dari apa yang disampaikan oleh masyaarakat,” kata Sylviana yang berprinsip 2R dalam hidupnya yakni regulasi dan religi.

Priority program

Jakarta Pusat terdiri dari 8 kecamatan dan 44 kelurahan. Di  Jakarta Pusat terdapat 14.000 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial  dan 22.000 kepala keluarga miskin. Di wilayah ini pula dikenal sebagai kawasan terpadat di DKI Jakarta dengan 18.000 orang per  satu kilometer persegi.

Sylviana menjelaskan, tugas walikota adakah eksekutor setiap kebijakan gubernur Jakarta mempunyai visi Jakarta sebagai kota yang aman, nyaman, dan sejahtera. Tugas walikota adalah bagaimana mewujudkan visi itu di Jakarta Pusat.

“Saya melakukannya dari 3 parameter, yakni pendidikan berupa sekolah gratis dan pembangunan sekolah-sekolah. Ada 83 sekolah yang akan dibangun. Parameter kedua, kesehatan warga, saya membuat program dokter masuk RW. Sebab sejahtera tak hanya dari sisi pendapatan, tapi juga kesehatan. Dan terakhir, meningkatkan income per kapita. Meski bukan pemerintah otonom, saya menciptakan peluang pasar, misalnya membuat event-event rutin-tahunan seperti Festival Jalan Jaksa, Pasar Baru, Monas, dan Pecenongan. Tujuannya supaya ada market dan warga bisa menjual produknya,” ujar Sylviana yang pernah menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.

Menurut mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 1997-1999, tantangannya utama saat ini di Jakarta Pusat  adalah pemberdayaan masyarakat berupa perubahan perilaku masyarakat ke arah lebih baik. Misalnya perilaku kebiasaan membuang sampah sembarangan. Namun demikian ini bukan persolan mudah sebab di wilayah Jakarta Pusat terdapat gap yang tinggi di masyarakat baik dari tingkat intelektualitas, tempat tinggal, hingga kesejahteraan.

“Di Jakarta pusat memang banyak yang  jomplang. Ada lingkungan elite, tapi banyak pula lingkungan kumuh. Banyak yang professor, tapi banyak pula yang tidak sekolah,” ujarnya.

Menyiasatinya, Sylviana membuat program kerja dari setiap hambatan  di Jakarta Pusat. Misalnya masalah pedagang kaki lima (PKL), maka Sylviana membentuk kelompok kerja PKL. “Dengan membentuk kelompok kerja, artinya ini prioritas. Jadi setiap  kendala menjadi prioritas sehingga menjadi  program buat walikota.”

Karena itu, lanjut dia, pemerintah Jakarta Pusat, perlu membuat program untuk memberdayakan masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu lewat program corporate social responsibility (CSR). Caranya antara lain dengan upaya berbenah kampung supaya  kesadaran  masyarakat tergugah bahwa kampungnya harus dipelihara dan dibenahi.

“Kegiatan ini harus berkolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya yang peduli. Jika tidak ada, rasanya tidak mungkin.  Saya ingin sekali lingkungan Jakarta Pusat bersih. Karena itu saya membuat tim dengan nama Sapu Bersih (Saber). Tujuannya menciptakan Jakara Pusat, bukan hanya bersih dari sampah, tapi juga bersih dari penyimpangan (korupsi). Jadi kami bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC)-World Bank, supaya transparan dalam hal pelayanan masyarakat,” ucap Sylviana yang berhasil membawa Jakarta Pusat meraih Piala Adipura sebagai salah satu kota terbersih tingkat nasional.

Mengenai layanan ke masyarakat, Sylviana mengakui belum efektifnya layanan satu atap di wilayahnya. Sebab, meski satu atap, masih banyak meja birokrasi yang harus ditemui masyarakat.  Untuk itu, Jakarta Pusat sedang membuat pilot project soal  layanan dengan system  satu pintu. Menggandeng IFC, Sylviana secara intensif mempersiapkan layanan satu pintu ini dengan timnya.

“Kebetulan gubernur DKI Jakarta menunjuk Jakarta Pusat sebagai pilot project untuk  pelayanan satu pintu ini. Jadi sebagai gambaran dari system ini, masyarakat hanya dilayani satu meja karena back office-nya tidak tampak sehingga lebih efisien. Misalnya saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masyarakat tidak harus bertemu lagi dengan bagian pengukuran, pajak, dan pengawas. Cukup satu meja dengan fasilitas pembayaran lewat bank.  Jadi semua transparan. Ini obsesi saya untuk mempercepat ini karena bisa menekan undercover buying,” ujarnya.

Dalan hal pengelolaan anggaran juga demikian. Prinsip good corporate governance diterapkan. Sylviana mencontohkan proses procurement yang sudah dilakukan secara elektronik atau e-procurement. Sejalan dengan prinsip  e-government, pemerintah Jakarta Puisat sudah melakukan e-regulation termasuk dalam hal  pengelolaan anggaran sehingga dokumen itu menjadi dokumen public yang bisa dilihat dan diakses oleh public di website pemeritah  daerah Jakarta Pusat. Prinsip ini pula digunakan untuk mengukur kinerja suku-suku dinas di Jakarta Pusat.

“Namanya anggaran berbasis kinerja. Artinya kalau inigin mendapat program, kinerjanya suku dinas harus bagus.  Jadi jika tahun lalu kinerja suku dinas tidak bagus, maka tahun depan tidak  mungkin diberikan anggaran untuk satu program kerja,” ucapnya. M Syakur Usman