Penjelasan tentang Busana Betawi oleh Ibu Hj. Emma Amalia Agus Bisrie kepada Gubernur DKI Jakarta

Jakarta, lkb.

 Baju betawi  Sadaria dan Kebaya Krancang  menjadi pakaian kerja resmi karyawan dilingkungan kantor pemerintah provinsi dki jakarta pada tahun mendatang dan  efektif berlaku bulan januari 2013. Demikian dikatakan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Joko Widodo didampingi H. Nachrowi Ramli ketua umum Bamus Betawi saat pertemuan silaturahmi membahas cetak biru pelestarian budaya betawi  dibalaikota kemarin, kamis 27/12.

Sebagaimana pernyataan gubernur dki jakarta  saat meninjau perkampungan budaya betawi setubabakan, bulan lalu. Ditegaskan bahwa pada tahun anggaran 2013 pihaknya akan  melaksanakan  5 program prioritas bidang pelestarian budaya betawi sebagai wujud tanggung jawab dan penghormtannya kepada masyarakat betawi. Lima hal tersebut  adalah  busana betawi bagi karyawan pemprov dki jakarta, muatan lokal sebagai kurikulum wajib disekolah, ornamen arsitektur betawi dilingkungan gedung bangunan milik pemerintah provinsi dki jakarta dan swasta, pengembangan kawasan konservasi budaya termasuk pembangunan sekolah menengah karawitan betawi di setubabakan jagakarsa, jakarta selatan.

Ketum BAMUS Betawi dan Gubernur DKI Jakarta bersama para peraga busana Betawi

Saat membuka pertemuan yang diawali peragaan busana betawi oleh abang none Jakarta, Ketum Bamus Betawi memberikan apresiasi yang tinggi kepada gubernur atas perhatiannya terhadap pelestarian budaya betawi yang merupakan budaya inti masyarakat  Jakarta. “ kebijakan politik akan menjadi modal kekuatan terbangunnya kecintaan masyarakat terhadap budaya tradisional, khususnya di Jakarta “ ucap H. Nachrowi Ramli.

Ketua umum Lembaga Kebudayaan Betawi   H. Tatang hidayat dalam paparannya mengatakan, bahwa bamus secara khusus membentuk tim kerja yang terdiri dari tokoh, akademisi, seniman dan pimpinan ormas betawi untuk mewujudkan lima obsesi Gubernur DKI  kedalam konsep  perencanaan dan tahapan implementasi lapangan. Diharapkan tim ini  dapat bersinergi secara berkelanjutan bersama tim teknis yang berwenang seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan Dinas Sosial. “ pekerjaan pelestarian budaya tradisional betawi kudu dari hulu hingga hilir, bukan lantaran egois primordial tapi ini soal pengamalan konstitusi “  tegasnya sambil memperlihatkan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Paparan 5 usulan BAMUS Betawi terhadap komitmen Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI dalam pengarahannya mengatakan kesiapannya dalam mewujudkan kelima komitment tersebut berdasarkan  ketersediaan dana APBD yang sudah ada. Namun demikian dia juga meminta kepada Bamus Betawi untuk membantunya dalam membuka komunikasi dengan pihak legislatif agar tercipta kerjasama yang baik dalam hal penetapan kebutuhan anggarannya.Pada kesempatan  itu pula Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budhiman, melaporkan kepada gubernur bahwa penerbitan Peraturan Daerah tentang pelestarian budaya betawi saat ini tengah diproses oleh badan legislatif, sehingga nantinya bakal ada satuan unit khusus pelestarian budaya betawi dilingkungan pemprov dki jakarta.

Turut mendampingi Askesmas Marra Oloan Siregar dan Aspem Sylviana Murni. Dipihak tokoh masyarakat H. Effendy yusuf, Rusdi Saleh, Emma Agoes Bisrie, dr. H. Abd Syukur ketua pbb setubabakan, Ir. H. Agus Asenie, Husein sani, Diana Muzamil, Ida Wara dan Ahmad Syaropi sekum lkb.(hth)